Selasa, 13 Desember 2011

“ PERAN DAN FUNGSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN
A.   Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk di setiap propinsi dan kabupaten/kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerah. Kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda), baik daerah propinsi maupun kabupaten/kota berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD.
Karena itu, dapat dikatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah.
Dalam sejarah administrasi publik pernah dipersoalkan pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif secara riil, yang dikenal dengan “dikotomi administrasi politik” tetapi ternyata dunia legislatif dan eksekutif bukan dunia dikotomis. Meskipun memiliki fungsi yang berbeda tetapi sifat dari fungsi tersebut sangat komplementer atau saling mengisi.
Keterkaitan antara keduanya secara tegas dirumuskan dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) Pasal 19 ayat 2 bahwa keduanya sebagai mitra sejajar yang sama-sama melakukan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Itu berarti bahwa salah satu dari keduanya tidak boleh ada yang disubordinatkan. Tidak ada peran yang bisa disubstitusikan oleh lembaga lain.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa: 1) pengawasan atas keuangan  daerah dilakukan oleh dewan, 2) serta adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan  daerah  oleh  eksternal  yaitu  BPK. 
Pada  umumnya,  lembaga  legislatif mempunyai  tiga  fungsi  yaitu:  1)  fungsi  legislasi  (fungsi  membuat  peraturan perundang-undangan), 2) fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran), 3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  jelas  bahwa  salah  satu  aspek  penting dalam  rangka  pelaksanaan  pembangunan  daerah    adalah  masalah keuangan  dan  anggaran  daerah  (APBD).  Oleh  karena  itu,  diperlukan  peranan  anggota DPRD yang sangat besar untuk  mengontrol kebijakan keuangan daerah  (APBD)  yang  ekonomis,  efisien,  efektif,  transparan  dan  akuntabel
Dengan latar belakang diatas maka makalah ini penulis beri judul “Optimalisasi Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Pengawasan Penggunaan Dana APBD Oleh Lembaga Eksekutif”

B.   Identifikasi Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, maka masalahnya dapat penulis identifikasikan sebagai berikut :
1.     Bagaimana Peran Dan Fungsi Anggota DPRD Sebagai Lembaga Legislatif ?
2.     Bagaimana Penggunaan Dana APBD Oleh Lembaga Eksekutif (Pemda) ?
3.     Sejauh Mana Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Mengawasi Penggunaan Dana APBD Oleh Lembaga Eksekutif (Pemda) ?

C.   Maksud Dan Tujuan Penulisan
Dari rumusan masalah tersebut di atas, penulis dapat menetapkan tujuan penelitian, yaitu :
1.     Untuk mengetahui Peran Dan Fungsi Anggota DPRD Sebagai Lembaga Legislatif
2.     Untuk mengetahui Penggunaan Dana APBD Oleh Lembaga Eksekutif
3.     Untuk mengetahui Sejauh Mana Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Mengawasi Penggunaan Dana APBD Oleh Lembaga Eksekutif
4.     Meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam administrasi keuangan Negara.











BAB II
TINJAUAN TEORITIS


A.   DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
1.     Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Dalam Negara demokrasi terdapat pemisahan kekuasaan antara legislaif, eksekutif dan judikatif.  
Menurut Montesqueu dalam sistem suatu pemerintahan Negara, ketiga jenis kekuasaan itu harus terpisah, baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang melaksanakan : 
a.     Kekuasaan legislatif, dilaksanakan oleh suatu perwakilan rakyat (parlemen);
b.     Kekuasaan eksekutif, dilaksanakan oleh pemerintah (presiden atau raja dengan bantuan menteri-menteri atau kabinet);
c.      Kekuasaan yudikatif, dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya).
Dari pendapat tersebut terdapat tiga kekuasaan dalam satu Negara dan ketiga kekuasaan tersebut tidak dipegang oleh satu lembaga saja.   Indonesia memiliki semua elemen Trias Politica secara lengkap, praktis apa adanya.  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD diatur dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.
DPRD berkedudukan di setiap wilayah administratif, yaitu :
a.     Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi (DPRD provinsi), berkedudukan di provinsi.
b.     Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten (DPRD kabupaten), berkedudukan di kabupaten.
c.      Dewan perwakilan rakyat daerah kota (DPRD kota), berkedudukan di kota.
DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah (provinsi/kabupaten/kota). Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
2.     Fungsi DPRD
DPRD memiliki fungsi sebagai berikut :
a.     Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah;
b.     Anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD);
c.      Pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

3.     Tugas Dan Wewenang DPRD
DPRD memiliki tugas dan wewenang sebagi berikut :
a.     Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah;
b.     Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah;
c.      Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
d.     Mengusulkan :
1)    Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/ wakil gubernur kepada Presiden melaui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan / pemberhentian;
2)    Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan / pemberhentian bupati / wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
3)    Untuk DPRD kota, pengangkatan / pemberhentian walikota / wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur
e.      Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur / wakil bupati / wakil walikota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
f.       Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
g.     Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah daerah.
h.     Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
i.       Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lainatau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
j.       Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
k.     Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
DPRD memiliki hak interplasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas protokoler, serta keuangan dan administratif.
4.     Keanggotaan DPRD
Anggota DPRD merupakan anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Jumlah anggota DPRD adalah sebagai berikut :
a.     Untuk DPRD provimsi berjumlah antara 35 – 100
b.     Untuk DPRD kabupaten/kota berjumlah antara 20 – 50
Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan menteri dalam negeri sedangkan untuk DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur. Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah jabatan.
B.   Lembaga Eksekutif (PEMDA)
1.     Pengertian PEMDA
Pemerintahan Daerah menurut Ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  Pemerintah Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  menurut  Asas Otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun  1945.  Pemerintah  Daerah  adalah  Gubernur,  Bupati  atau  Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang sebagai badan eksekutif daerah. Artinya, lembaga eksekutif terdiri  dari  kepala  daerah  beserta  perangkat  daerah  otonom  yang  lain (HAW Widjaja, 2001: 9).

2.     Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah
Penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia  di dalam  kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  di dalam  pelaksanaannya  tidak  dapat  dilepaskan  dari penggunaan asas penyelenggaraan pemerintah di daerah, yaitu :
a.     Asas Desentralisasi
Didalam  Undang-undang  No.  32  Tahun  2004  Pasal  1  ayat  7 memberikan pengertian  desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan  kepada  daerah  otonom  dalam  kerangka  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  maka  daerah  otonom  berwenang mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat menurut prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat.  Sesuai  dengan sistem  tata  pemerintahan  yang  ada,  yaitu  menurut  UUD  1945  pada dasarnya  asas  desentralisasi  adalah  pemberian  kebebasan  untuk mengakibatkan  keaktifan  daerah  dengan  mengikutsertakan  rakyatnya dalam mengurus dan memajukan daerahnya.


b.     Asas Dekonsentrasi
Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 8 memberikan  pengertian  dekonsentrasi  sebagai  berikut  : ”Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah. Perwujudan  dari  asas  ini  adalah  terbentuknya  daerah-daerah pemerintahan atau daerah-daerah jabatan yang disebut dengan daerah administrasi. 
c.      Asas Tugas Pembantuan
Dalam  Undang-undang  No.  32  Tahun  2004  Pasal  1  angka  9 memberikan definisi tugas pembantuan adalah sebagai penugasan dari pemerintah  kepada  daerah  dan  desa  untuk melaksanakan  tugas  tertentu  yang  sertai  pembiayaan,  sarana  dan prasarana  serta  sumber  daya  manusia  dengan  kewajiban  untuk melaporkan  pelaksanaannya  dan  mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.
3.     Tujuan Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah
Tujuan  penyelenggaraan  pemerintahan  di daerah  sama  dengan halnya  dengan  pusat  yaitu  mewujudkan  cita-cita  nasional  sebagaimana yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tetapi bila disimak dari pertimbangan  perlunya  pemerintah  daerah  terkandung  tujuan sebagai berikut :
a.     Dari segi politik adalah untuk mengikutsertakan, menyalurkan aspirasi dan  inspirasi  masyarakat  baik  untuk  kepentingan  sendiri  maupun untuk  mendukung  politik  dan  kebijaksanaan  nasional  dalam  rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah.
b.     Dari  segi  manajemen  pemerintah  adalah  untuk  meningkatkan daya guna dan  hasil  guna  penyelenggaraan  pemerintahan,  terutama  dalam memberikan  pelayanan  terhadap  masyarakat  dengan  memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat.
c.      Dari segi kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan  kemandirian  masyarakat  dengan  melakukan  usaha pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat semakin mandiri dan tidak banyak tergantung pada pemberian pemerintah serta daya saing yang kuat dalam proses penumbuhannya.
d.     Dari  segi  ekonomi  pembangunan  adalah  untuk  melancarkan pelaksanaan  program  pembangunan  guna  mencapai  kesejahteraan masyarakat yang makin meningkat.
C.   APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah)
APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi satu tahun, mulai dar tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
APBD terdiri atas :

1.     Anggaran pendapatan, terdiri atas :
a.     Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
b.     Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus.
c.      Pendapatan lain-lain yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.


2.     Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
3.     Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu di bayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.















BAB III
PEMBAHASAN
OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA APBD
OLEH LEMBAGA EKSEKUTIF

Salah  satu  aspek  penting  dalam  pelaksanaan  rencana  sebagian  dari perencanaan  yang  menyeluruh  adalah  Pengawasan,  hal  ini  dimaksud  untuk mengusahakan pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan  rencana atau program - program yang telah digariskan. Di Negara Indonesia, sistem pengawasan ini telah diatur  dalam  Instruksi  Presiden  Nomor  15  tahun  1983,  akan  tetapi  peraturan hukum  tersebut  tidak  memberikan  keterangan  yang  tegas  dan  jelas  mengenai pengertian pengawasan itu.
Peranan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  harus mampu  memberikan  gambaran  yang jelas  terutama  tuntutan  besarnya  pembiayaan  atas  berbagai  target  sasaran  yang hendak dicapai. Dengan demikian alokasi dana  yang  digunakan untuk berbagai program  dan  kegiatan  dapat  memberikan  manfaat  yang  benar-benar  dapat dirasakan  masyarakat  sebagai  wujud  pertanggungjawaban  penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan publik.
Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  agar  dapat  terwujud  dengan  berhasil  dan  tertib,  maka  untuk  mencapai tujuan  itu  harus  disertai  dengan  pengawasan  dan  pertanggungjawaban  bagi pelaksana dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  berperan  dalam  rangka  melaksanakan tugas  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Angggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD)
Semua  bidang  dan  semua  kegiatan  dalam pelaksanaan APBD perlu diawasi untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna yang setinggi-tingginya serta untuk mencegah kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan. Maksudnya,  apakah  rakyat  benar-benar telah  memperoleh  pelayanan  dan  perlindungan  secara  semestinya?  Apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah benar-benar menjadikan meningkatnya  kesejahteraan  rakyat?  Apakah  penggunaan  anggaran  yang telah  dialokasikan  tidak  disalahgunakan  untuk  hal  yang  merugikan  rakyat dan  negara?  Apakah  pungutan-pungutan  yang  diambil  dari  rakyat  telah dibukukan  secara  benar  dan  didayagunakan  secara  optimal  bagi kesejahteraan rakyat? Apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak merugikan rakyat? Apakah dengan hutang kepada negara lain lebih banyak memberi  manfaat  ketimbang  ruginya?  dan  sebagainya.  Jika  ternyata  dari hasil  pengawasan  diperoleh  indikasi  adanya  kecenderungan  yang  negatif atau  merugikan  kepentingan  rakyat  dan  negara,  DPRD  berwenang menanyakan  dan  menyatakan  keberatannya  kepada  Pemerintah  Daerah.
DPRD boleh meminta Kepala Daerah untuk menunda atau bahkan mencabut kebijakannya  jika  benar-benar  merugikan  rakyat  banyak.  Bahkan  jika berkategori  pelanggaran  terhadap  hukum,  DPRD  sewaktu-waktu  dapat menindaklanjuti dengan meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah.
Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  terhadap pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  berkenaan dengan :
1.  Keanggotaan dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
2.  Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3.  Perencanaan pendapatan serta usulan belanja rutin dan pembangunan;

4.  Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
5.  Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
6.  Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
7.  Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD)
Salah  satu  indikator  keberhasilan  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  yang dilakukan oleh DPRD adalah adanya peningkatan PAD dari tahun  ke  tahun.  Peningkatan  PAD  ini  merupakan  dampak  positif  dari pelaksanaan fungsi pengawasan dari DPRD.
Salah satu faktor pendukung meningkatnya PAD adalah berjalannya  fungsi  pengawasan  DPRD  dengan  efektif  sehingga  sumber-sumber  pendapatan  tersebut  dapat  secara  maksimal  memasukkan penerimaan  daerah  kepada  Dinas  Pendapatan  Daerah  (Dispenda).
Demikian juga pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan  APBD  yang  dilaksanakan  secara  efektif  yang  dapat mengakibatkan  terjadinya  penghematan  terhadap  beberapa  pos  belanja daerah seperti belanja aparatur dan belanja publik.

Tujuan  pengawasan  secara  umum  itu  dijabarkan  dengan  tahap  proses pengelolaan APBD, maka tujuan pengawasan APBD secara terinci adalah :
1.  Untuk  memastikan  bahwa  APBD  yang  disusun  benar-benar  sesuai  dengan rencana stratejik dan prioritas program yang telah ditetapkan;
2.  Untuk  memastikan  bahwa  pelaksanaan  APBD  benar-benar  sesuai  dengan anggaran, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan, dan 
3.  Untuk  memastikan  bahwa  pelaksanaan  APBD  yang  bersangkutan  benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) dalam melaksanakan  fungsi  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), selain dengan menggunakan hak-hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti yang telah disebutkan di muka  dapat  juga  dengan  menggunakan  upaya  demi  mengoptimalkan  fungsi pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) yang menjadi salah satu tugasnya. Upaya atau cara lain tersebut antara lain meliputi:

1.  Menggelar Rapat Kerja dengan Eksekutif
Menggelar  rapat  kerja  dengan  eksekutif  dalam  Rapat  Komisi  dan Rapat  Gabungan  Komisi  sekurang-kurangnya  6  (enam)  bulan  sekali  dalam satu tahun. Pengertian rapat komisi ialah rapat anggota komisi yang dipimpin oleh  Ketua  atau  Wakil  Ketua  atau  Sekretaris  Komisi,  sedangkan  pengertian rapat  gabungan  komisi  ialah  rapat  gabungan  komisi-komisi  yang  dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

2.  Menyelenggarakan Dengar Pendapat (Public Hearing)
Dalam  rapat  dengar  pendapat  ini  dihadiri  antara  lain  oleh  DPRD  / Komisi / Panitia khusus dengan perangkat daerah lainnya. Selain itu Pimpinan DPRD  dapat  pula  mengundang  Lembaga  /  Badan  /  Organisasi Kemasyarakatan  untuk  turut  hadir  mengikuti  dengar  pendapat  dengan kapasitas sebagai pemantau independent.  Publik  Hearing ini dilakukan pada saat  akan  dibentuknya  perda,  dimaksudkan  untuk  mengetahui  aspirasi lembaga  eksekutif  dan  aspirasi  masyarakat  tentang  masalah  yang  sedang dibahas sehingga pemerintah perlu membuat perda yang dimaksud. 
3.  Menyelenggarakan Kunjungan Kerja
Kunjungan  Kerja  dimaksudkan  untuk  melakukan  studi banding  ke  beberapa  daerah  yang  dianggap  mempunyai  prestasi  lebih  baik sebagai  daerah  dan  program  percontohan  untuk  diadopsi  atau  diterapkan. Yang  melakukan  kunjungan  kerja  berkewajiban menyampaikan  laporannya  secara  tertulis  dan  dibacakan  dalam  forum  rapat paripurna.

4.  Mengoptimalkan Masa Reses
Kegiatan  ini  dimaksudkan  juga  untuk peninjauan  langsung  ke  lapangan  atas  sesuatu  program  yang  dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, untuk melihat pelaksanaan program itu apakah sudah sesuai  dengan  yang  ditetapkan  di dalam  lembaran  kerja  pemerintah  daerah atau belum sesuai. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya proyek - proyek fiktif yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan para pengusaha nakal.




5.     Menggunakan Tenaga Ahli
Berdasarkan  ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004, dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh Sekretaris  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dalam  menjalankan tugas  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD). Kepala Daerah wajib memberikan izin kepada Tenaga Ahli tersebut  dalam  hal  melakukan  pengawasan  dan  melakukan  koordinasi  atas aktivitas  pengawasan  baik  mengenai  jadwal  waktu  pemeriksaan  maupun dalam hal sasaran yang akan diawasi.

6.     Peningkatan Sumber Daya Manusia anggota dewan dalam bidang keuangan dan  anggaran  maka  perlu  diadakannya  Bimbingan  Teknis  (  Bintek  ).







BAB IV
SIMPULAN
Berdasarkan uraian–uraian yang telah disebutkan di muka mengenai peran DPRD  dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  APBD , Penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut :
1.       Peranan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah    dalam
melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja harus sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32  tentang  Otonomi  Daerah.  Fungsi  Pengawasan  ini  merupakan  tanggung jawab  yang  harus  dilakukan  agar  dapat  mengawasi  dan  mengontrol berjalannya optimalisasi kinerja  Pemerintah Daerah    dalam  rangka  mengembangkan  Potensi Asli  Daerah  (PAD)  untuk  memajukan  dan  mensejahterakan  masyarakat
2.       Upaya–upaya  yang  harus  dilakukan  oleh  DPRD    demi mengoptimalkan  fungsi  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  APBD  dengan menggunakan beberapa cara, antara lain :
a.     Menggelar Rapat Kerja dengan Eksekutif dalam Rapat Komisi dan Rapat Gabungan Komisi yang diadakan secara berkala dan rutin.

b.     Menyelenggarakan  Dengar  Pendapat  dengan  Eksekutif  (Public Hearing),
dalam  hal  ini  Pimpinan  DPRD  dapat  mengundang  lembaga/organisasi kemasyarakatan untuk turut hadir mengikuti dengar pendapat tersebut.

c.      Menyelenggarakan Kunjungan Kerja yang dimaksudkan untuk melakukan
studi  banding  ke  beberapa  daerah  yang  dianggap  mempunyai  prestasi
lebih baik sebagai daerah dan program percontohan untuk diadopsi 

d.     Mengoptimalkan Masa Reses. Masa  reses  dilakukan  dengan  tujuan  mengunjungi  daerah  pemilihan anggota  yang  bersangkutan  untuk  menyerap  aspirasi  masyarakat  yang dirasa perlu untuk diperjuangkan.
e.      Menggunakan  Jasa  Tenaga  Ahli  sebagai  alat  bantu  bagi  DPRD  dalam melaksanakan  fungsi  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  APBD 

f.       Mengadakan pelatihan Bintek (Bimbingan Teknis) kepada para anggota  DPRD di dalam melaksanakan fungsi dan pengawasan, agar   anggota dewan mempunyai tambahan keahlian dalam menunjang kinerjanya.
















DAFTAR PUSTAKA


Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2009 tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Widjaja  HAW,  2001,  Otonomi  Daerah  dan  Daerah  Otonom, 
Jakarta:  PT.Raja Grafindo Persada.

  





Tidak ada komentar:

Poskan Komentar